Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN ALUMNI DARI JEPANG
( PERSADA )

Menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan
nasional adalah kelanjutan perjuangan
bangsa untuk mengisi kemerdekaan dan bertujuan
mewujudkan masyarakat adil dan makmur
yang seimbang materiil dan spirituil berdasarkan
Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan
bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis,
serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang
merdeka, bersahabat damai dan berkeadilan.

Menyadari bahwa hakekat pembangunan
nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat
Indonesia.

Menyadari bahwa pembangunan nasional
akan meningkatkan ketahanan nasional dan
ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong
lagi pembangunan nasional.

Menyadari bahwa berhasilnya pembangunan
nasional itu tergantung kepada partisipasi seluruh
rakyat Indonesia.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha
Kuasa, kami bertekad untuk dengan penuh keyakinan
ikut serta menyumbangkan tenaga dan
pikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
usaha pembangunan nasional, bagi kemajuan
bangsa dan Negara, di dalam suatu wadah organisasi
yang diberi nama PERSADA, dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
ORGANISASI

Pasal 1
Nama, Sifat dan Kedudukan
1. Organisasi ini adalah perhimpunan alumni
dari Jepang yang diberi nama PERSADA.
2. PERSADA bersifat kekeluargaan, non-politik,
non-partai, non-sektarian dan mandiri.
3. PERSADA Pusat berkedudukan di ibukota
negara.

Pasal 2
Azas
PERSADA berazaskan Pancasila.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan
1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta
memelihara kerukunan dan persaudaraan
anggota yang pernah belajar di Jepang.
2. Meningkatkan citra dan pengabdian anggota
demi kemajuan Bangsa dan Negara.
3. Mendorong anggota untuk berpartisipasi
dalam pembangunan nasional.
4. Secara langsung maupun tidak langsung
membantu terpeliharanya hubungan baik
antara Republik Indonesia dengan Negaranegara
sahabat khususnya Jepang dalam
rangka mencapai kesejahteraan umat manusia.

Pasal 4
Sasaran

Untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi,
PERSADA berusaha antara lain:
1. Mendorong dan membantu kegiatan anggota
secara terpadu untuk kepentingan organisasi.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Membina hubungan yang lestari antara organisasi
dengan anggota dan hubungan
kekeluargaan antar anggota.
4. Membantu Pemerintah dengan memberikan
sumbangan nyata dalam hubungan dengan
negara-negara lain, terutama Jepang dan
negara Asia lainnya.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 5
Anggota
1. Anggota PERSADA terdiri dari Anggota Biasa,
Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
2. Anggota Biasa adalah warganegara Indonesia
yang pernah belajar di Jepang.
3. Anggota Luar Biasa adalah keluarga Anggota
Biasa dan mereka yang pernah bekerja
di Jepang.
4. Anggota Kehormatan adalah Warga Negara
Indonesia dan Asing yang berjasa dan bersimpati
serta berminat terhadap PERSADA.

Pasal 6
Hak Anggota

1. Anggota Biasa berhak:
1.1. Ikut serta dalam kegiatan organisasi.
1.2. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan.
1.3. Berbicara dan memberikan suara.
1.4. Mengajukan usul dan saran.
1.5. Memilih dan dipilih menjadi anggota
pengurus.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
mempunyai hak bicara kecuali hak
suara.

Pasal 7
Kewajiban Anggota

1. Tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta segala ketentuan
organisasi.
2. Membayar uang pangkal dan uang iuran
yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengurus
Pusat.
3. Menjaga, memelihara dan meningkatkan
nama baik organisasi.

Pasal 8
Berakhirnya Keanggotaan

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan.

Pasal 9
Disiplin

Tindakan disiplin dan pembelaan diri diputuskan
pada rapat pleno badan pengurus pusat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI,
KEPENGURUSAN DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 10
Susunan Organisasi

1. Organisasi PERSADA terdiri dari organisasi
tingkat pusat yang disebut PERSADA
Pusat, organisasi tingkat provinsi yang disebut
PERSADA Daerah, organisasi di luar
negeri yang disebut PERSADA Perwakilan,
dan organisasi tingkat Kota/Kabupaten yang
disebut PERSADA Cabang.
2. PERSADA Pusat dapat membentuk PERSADA
Cabang apabila di satu Kota/Kabupaten/
Provinsi terdapat sekurang-kurangnya
sepuluh anggota dan ada permintaan tertulis
dari anggota-anggota tersebut. PERSADA
Pusat dapat membentuk PERSADA Daerah
jika terdapat sekurang-kurangnya dua
Cabang di satu provinsi dan ada permintaan
tertulis dari Cabang-cabang tersebut.
PERSADA Pusat dapat membentuk hanya
1 (satu) PERSADA Perwakilan apabila di
satu Negara terdapat sekurang-kurangnya
sepuluh anggota dan ada permintaan tertulis
dari anggota-anggota tersebut.

Pasal 11
Kepengurusan
1. Kepengurusan tingkat pusat diberi nama
Badan Pengurus Pusat, di tingkat Provinsi
diberi nama Pengurus Daerah, di luar negeri
diberi nama Pengurus Perwakilan dan di
tingkat Kota/Kabupaten diberi nama Pengurus
Cabang.
2. Jumlah anggota pengurus disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi di tingkat masing-
masing.
3. Anggota pengurus di tiap tingkat organisasi
harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 12
Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Pengurus

1. Anggota pengurus dipilih dari rapat umum
anggota di tingkat masing-masing untuk
masa bakti empat tahun.
2. Anggota pengurus dapat diganti karena:
2.1. Meninggal dunia.
2.2. Kehilangan keanggotaan.
2.3. Mengundurkan diri atas permintaan
sendiri.
2.4. Diberhentikan dari kepengurusan.
3. Pemberhentian dan pengisian lowongan
anggota Badan Pengurus Pusat/ Pengurus
(Daerah/Perwakilan/Cabang) dapat dilakukan
oleh Rapat Pleno Badan Pengurus
Pusat/ Rapat Pleno Pengurus dan dipertanggungjawabkan
kepada Dewan Pembina.

Pasal 13
Hak, Kewajiban dan Tugas Badan
Pengurus Pusat

1. Badan Pengurus Pusat adalah mandataris
Rapat Umum Anggota dan karenanya mempunyai
hak dan wewenang penuh untuk
menjalankan segala kebijakan dalam rangka
melaksanakan keputusan Rapat Umum
Anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Badan Pengurus Pusat berkewajiban mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya
kepada Rapat Umum Anggota.
3. Badan Pengurus Pusat bertugas:
3.1. Melaksanakan Keputusan Rapat
Umum Anggota.
3.2. Menjabarkan Keputusan Rapat Umum
Anggota dan melaksanakan program
kerja organisasi.
3.3. Mengelola administrasi dan keuangan
organisasi.
3.4. Memantau perkembangan dan keberhasilan
kegiatan pelaksanaan program
kerja secara berkala.

Pasal 14
Dewan Pembina

1. Dewan Pembina bertugas membina, memberi
nasehat kepada Badan Pengurus Pusat
serta mengawasi jalannya organisasi.
2. Anggota Dewan Pembina terdiri dari sekurang-
kurangnya tujuh orang yang dipimpin
oleh seorang Ketua.
3. Pengurus Daerah, Perwakilan, Cabang dapat
mengangkat seorang atau lebih Penasehat
sesuai dengan kebutuhan.
4. Anggota Dewan Pembina sebagian dipilih
oleh Tim Formatur yang diberi mandat oleh
Rapat Umum Anggota. Badan Pengurus
Pusat dapat menambah/melengkapinya jika
dibutuhkan melalui cara konsultasi dengan
Dewan Pembina yang ada.

BAB IV
RAPAT-RAPAT

Pasal 15
Rapat
1. Rapat Umum Anggota diadakan sekali dalam
empat tahun dan seluruh anggota berhak
menghadirinya.
2. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang
kurangnya satu kali dalam masa kepengurusan.
3. Rapat Pleno diadakan sekurang-kutangnya
sekali dalam tiga bulan.

Pasal 16
Kuorum dan Pengambilan Keputusan

1. Rapat Umum Anggota dan Rapat Khusus
Anggota adalah sah apabila dihadiri lebih
dari separoh jumlah anggota.
2. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, rapat ditunda
untuk satu kali selama sepuluh menit.
Setelah itu kuorum tidak mengikat lagi dan
rapat dinyatakan sah oleh pimpinan rapat.
3. Keputusan rapat diambil dengan musyawarah
untuk mufakat.

Pasal 17
Kekuasaan Tertinggi Organisasi

Kedaulatan berada di tangan Anggota, dengan
demikian kekuasaan tertinggi organisasi berada
pada Rapat Umum Anggota, Rapat Kerja Nasional,
Rapat Pleno Badan Pengurus Pusat.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 18
Perbendaharaan, Keuangan dan
Pengelolaannya.
1. Harta kekayaan organisasi terdiri dari seluruh
kekayaan termasuk uang tunai, surat
berharga, benda bergerak dan tidak bergerak,
yang pengelolaannya diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
2. Keuangan organisasi diperoleh dari:
2.1. Uang pangkal.
2.2. Uang iuran.
2.3. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan
dengan hukum dan peraturan
organisasi.
2.4. Sumbangan sukarela.
3. Administrasi pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan
kepada Rapat Umum
Anggota oleh Badan Pengurus Pusat.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 19
Perubahan Anggaran Dasar
Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui
Rapat Umum Anggota.

Pasal 20

Pembubaran Organisasi
Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan
melalui Rapat Umum Anggota yang diadakan
khusus untuk pembubaran organisasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 21
Hal-hal Lain
1. Ketentuan mengenai kepengurusan dan
rapat-rapat untuk tingkat Daerah/Perwakilan/
Cabang mengacu kepada ketentuan di
tingkat Pusat.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran
Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
3. Anggaran Dasar yang diperbaharui ini mulai
berlaku sejak disahkan oleh Rapat Umum
Anggota yang diselenggarakan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2012.
4. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini,
Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Disahkan di Jakarta
Oleh Rapat Umum Anggota
Tanggal 7 Januari 2012

Ketua Sidang Sekretaris Sidang
Ttd Ttd

Kawilarang W.A. Masengi

Agusniman

Setelah disusun sesuai catatan dan arsip RUA,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tsb.
Diterbitkan secara resmi di Jakarta, 7 Januari 2012

BADAN PENGURUS PUSAT PERSADA
2011 – 2015

Ketua Umum Sekretaris Jendral
Ttd Ttd
Rahmat Gobel Djang Rono
Elektrikli Sigara - Elektronik Sigara
İstanbul evden eve nakliyat eşya depolama Uluslararası Evden Eve Nakliyat Uluslararası Evden Eve Nakliyat İstanbul evden eve nakliyat Ofis Taşımacılığı İstanbul evden eve nakliyat Ofis Taşımacılığı
İstanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat Branda Branda